Materi Sosialisasi UU 24 Tahun 2007 BPBD Kab. Gowa

Gambar

MATERI SOSIALISASI

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

 

 

 

 

 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

KABUPATEN GOWA

2013

MATERI SOSIALISASI

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

 

Oleh :

Fauzi Ilyas, S.H.

 

  1. A.     Pendahuluan

Alinea ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

  1. B.     Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di Garis Khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi Geografis, geologis, hidrologis, dan demokrafis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Potensi penyebab bencana diwilayah Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan Gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana non alam antara lain kebakaran huta/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industry, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat.

Penanggulangan bencana adalah bagian dari pembangunan karena konsep penanggulangan bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 lebih menggunakan upaya aktif preventif dengan orientasi pengintegrasian pengurangan resiko bencana.

Melalui konsep tersebut maka pembangunan infrastruktur serta masyarakat tahan bencana membutuhkan pendekatan yang komprehensif mulai dari perencanaan hingga pengelolaan, mulai dari persiapan menghadapi bencana hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan integrasi dan koordinasi berbagai disiplin ilmu berbasis partisipasi masyarakat, termasuk didalamnya Palang Merah Indonesia (PMI) dan kearifan lokal.

  1. C.     Materi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007

Terkait penanggulangan bencana, dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraannya, disusunlah Undang-undang tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan Paska bencana.

Materi muatan undang-undang berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut :

  1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
  2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah. Badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian  penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya.
  3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pelindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
  4. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional.
  5. Penyelenggaraan penanggulangan  bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda.
  6. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana APBN dan APBD juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus.
  7. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.
  8. Untuk menjamin ditaatinya undang-undang ini dan sekaligus memberikan efek jera terhadap para pihak, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam kegiatan penanggulangan bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan menerapkan pidana minimum dan maksimum.

Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan diatas, Undang-Undang ini diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

  1. D.    Pelaksana PB di Kabupaten Gowa

Penyelenggara Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui suatu Badan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana (PB) di daerah, baik ditingkat Provinsi, maupun ditingkat Kabupaten/Kota. Di tingkat Nasional ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PNPB). BNPB dan BPBD dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dengan adanya BNPB maka lembaga PB sebelumnya, yakni Bakornas PB dan rantai Komando dan Koordinasinya di daerah di bubarkan.

Fungsi BPBD adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan PB dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan PB secara terencana, terpadu dan menyeluruh (Pasal 20 UU 24/2007).

Sementara itu tugas-tugas BPBD ada sembilan buah (Pasal 21 UU No. 24/2007), yakni :

  1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap usaha penanngulangan bencana yang mencakup Pencegahan Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
  4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  5. Melaksanakan penyelenggaraan bencana di wilayahnya;
  6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan aturan perundang-undangan (dan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati (Pasal 4 ayat (1) huruf i Perda No 25 Tahun 2011).

Secara teknis pembentukan BPBD diatur dengan Permendagri 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan Perka BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD. Payung hukum tertinggi pembentukan BPBD adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

BPBD adalah lembaga perangkat daerah dan mesti mengikuti tata aturan dari Kementerian Dalam Negeri. Di sini Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dalam melakukan penyelenggaraan Pemerintahan.

Wilayah Kabupaten Gowa memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, hal tersebut merupakan salah satu pertimbangan dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 25, tanggal 11 Juli 2011).

Dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 25 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2013, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa dengan sekretariat unsur Pelaksananya adalah pusat koordinasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di kabupaten Gowa.

  1. E.     Penutup

Penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, penyelamatan dan rehabilitatif yang harus diselenggarakan secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat, tepat, dan akurat melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah sehingga memerlukan koordinasi berbagai instansi terkait dengan penekanan pada kepedulian publik dan mobilisasi masyarakat.

Seluruh sistem, pengaturan, organisasi, rencana dan program yang berkaitan dengan hal-hal inilah yang disebut penanggulangan bencana. Agar menjadi efektif, penanggulangan bencana harus melibatkan semua sektor, termasuk sektor non Pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, melibatkan semua tingkatan masyarakat dari tingkat nasional tertinggi sampai ke desa terkecil.

Memasuki usia yang ke 40 Tahun (12 Oktober 1973 – 12 Oktober 2013), Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai Organisasi Perhimpunan Nasional dengan salah satu tugas pokoknya kesiapsiagaan bantuan dan penanggulangan bencana, adalah salah satu komponen bangsa yang diharapkan bersinergi dengan BPBD dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Gowa.

__________

                Disajikan dalam Materi Tentative Lagaparaduta Palang Merah Remaja PMI Kabupaten Gowa

Sungguminasa 9 Nopember 2013

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s